BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara di manapun di dunia, memerlukan adanya unsur pemimpin disamping unsur lain seperti wilayah dan rakyat yang dipimpin. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 lalu, telah melalui perjuangan panjang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga yang besar untuk itu, karena selama 3,5 abad lebih bangsa penjajah selalu ingin kembali menjajah negara kita yang kaya raya dan indah. Wilayah yang dihuni oleh lebih ratusan suku bangsa atau etnis yang tersebar diantara Sabang dan Merauke. Sedangkan dalam kehidupan rakyat Indonesia Indonesia indonesia
Keberadaan Perancis dilatarbelakangi dari berbagai peristiwa revolusi dimana prancis merupakan sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Perancis Metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine ke Samudera Atlantik. Orang Perancis sering menyebut Perancis Metropolitan sebagai Heksagon karena bentuk geometris teritorinya. Perancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Perancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Di abad ke-18 dan 19, Perancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, mempengaruhi budaya dan politik daerah. Perancis adalah negara maju, dengan ekonomi terbesar keenam terbesar di dunia dan terluas di Eropa
B. Rumusan Masalah
Ø Bagaimana sistem kepemimpinan pemerintahan indonesia
Ø Bagaimana sistem kepemimpinan pemerintahan negara prancis?
Ø Bagaimana perbandingan antara sistem kepemimpinan pemerintahan antara indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas Sejak reformasi bergulir, sistem kepemimpinan di Indonesia tidak lagi sentralistik, tetapi sudah desentralistik, kenyataannya dalam Pilkada provinsi dan kabupaten/kota maupun pilpres punya janji-janji masing-masing, yang notabene pemimpin daerah dan pemimpin nasional tidak satu suara, sehingga banyak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan kepemimpinan, Bupati seakan sudah berdiri sendiri dan tidak tergantung lagi dari Gubernur dan instruksinya, demikian juga Gubernur tidak lagi ketergantungan komando presiden hal ini bisa dilihat pada struktur Departemen-departemen seperti pertanian, pendidikan dan lain-lain yang sudah tidak satu mata rantai lagi karena di daerah sudah dikendalikan oleh Gubernur maupu bupati/Walikota melalui dinas-dinasnya.
Secara formal dalam konstitusi maupan dalam prakteknya indonesia merupakan:
1. Bentuk negara kesatuan indonesia adalah republik,dengan demikian kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR yang mempunyai peranan legislatif dan dipilih secara berkala 5 tahun sekali melalui pemilu dan DPD yang merupakan utusan daerah yang peranannya ditentukan oleh undang-undang.
2. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensil. Dimana sebagai kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab langsung ke rakyat melalui MPR dan dibantu oleh menteri dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelancaran tugasnya presiden sebagai kepala eksekutif juga dilengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Menilik mengenai sistem pemerintahan indonesia dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan kekuasaannya berdasarkan dengan konsep kepemimpinan nasional yang bersifat universal dengan kepemimpinan indonesia, yaitu menggunakan “Rasionalitas” dan “semangat kekeluargaan”. Yang dapat dilihat pada tindakan dari berbagai proses kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan oleh para pengambil keputusan yang tercermin pada:
sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila
mampu menanggapi kemajuan IPTEK dan kemajuan zaman
timbulnya kepatuhan yang dipimpinnya, bukan karena katakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan
bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dipimpinnya
Pada dasarnya kepemimpinan pemerintahan di Indonesia
B. Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Negara Prancis
Awal revolusi dapat dikategorikan dalam beberapa tahap yaitu masa dewan konstitusional,masa dewan legislative,masa konvensi nasional, dan masa direktorat. Tetapi keadaan yang beranjak pada jalur demokrasi ini ditandai dengan perebutan antar kelompok. Model Sistem Pemerintahan Republik Perancis Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini adalah sebagai berikut.
1. Perancis adalah negara kesatuan
1. Perancis adalah negara kesatuan
2. Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku
3. Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif di tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.
4. Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal (daerah-daerah/kota-kota).
5. Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
6. Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden,
7. Ketua Assemblee dan Ketua Senat.
Tugas utamanya ialah:
a.mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;
b.mengawasi pelaksanaan referendum.
b.mengawasi pelaksanaan referendum.
Berbicara mengenai kepemimpinan pemerintahan di prancis masing-maing wilayah mengurus rrumah tangga mereka sendiri dengan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, ketertiban dan kepentingan lainnya. Dengan dengan memegang mandat rakyat dari badan pemilih presiden harus bias menjauhkan diri dari pertentangan pengikut partai. Pemilihan presiden oleh rakyat juga memungkinkan membesarnya pengaruh pada fraksi-fraksi di parlemen yang menentang kesinambungan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan oleh presiden dan presiden adalah satu-satunya yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan kepentingan dari seberang garis-garis perpecahan dalam masyarakat. Jadi, jika presiden di prancis tidak efektif maka seluruh system akan mandek dan terbengkalai.
Di prancis sendiri terdapat 2 golongan yakni golongan sosialis dan komunis dimana kekuatan pemilih mereka jika mengalami penurunan maka akan terjadi kerjasama sebagai mitra muda pemerintah yang berusaha memperluas nasionalisasi sector ekonomi prancis dan mengintroduksi rencana yang lebih mengandung prinsip persamaan hak atau menjdi golongan yang makin terisolir dan lemah yang bertindak sendirian.
C. Perbandingan Antara Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Antara Indonesia Dengan Prancis
Antara Indonesia dengan Prancis dalam pelaksanaan pemerintahannya walaupun memiliki perbedaan tetapi dalam pelaksanaanya memiliki banyak kesamaan diantaranya mulai dari bentuk Negara kesatuan,system perintahan masing-masing menggunakan system presidensil walaupun pada prancis masih menggunakan sistem pemerintahan semi presidensil. Juga kedua Negara ini menggunakan konsep trias politika yakni memisahkan antara kewenangan eksekutif, legislative dan yudikatif Selain itu Indonesia dan Perancis sama-sama memiliki DPD, namun kewenangannya berbeda. Antara Indonesia dan prancis dalam praktek kepemimpinan mengandalkan amunisi dalam menggerakkan roda perekonomian dan hal ini bukan merupakan suatu rahasia umum lagi dari kedua Negara ini hal ini biasanya kita jumpai pada saat pemilihan umum dimana para calon pemimpin memberikan janji-janji politiknya bahkan para wakil rakyat pun tidak ketinggalan dalam menberikan janji-janji manis kepada para calon pemilih demi untuk mendapatkan kekuasaan di legislative maupun di lembaga eksekutif Dimana pada kedua Negara yang masing-masing menjunjung tinggi akan keberadaan demokrasi.
Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan dengan desentralisasi, jika di Indonesia dikenal dengan provinsi dan kabupaten/kota sementara di prancis memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan commune. Pada dasarnya system kepemimpinan antara Indonesia dan prancis memiliki banyak kesamaan sebagai contoh bahwa dalam memperoleh suatu kedudukan dalam kepemimpinan pemerintahan tidak lepas dari berbagai tindakan-tindakan politik.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
ü Sistem kepemimpinan di Indonesia tidak lagi sentralistik, tetapi sudah desentralistik
ü kepemimpinan pemerintahan di prancis masing-maing wilayah mengurus rrumah tangga mereka sendiri dengan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, ketertiban dan kepentingan lainnya
ü Indonesia dengan Prancis dalam pelaksanaan pemerintahannya walaupun memiliki perbedaan tetapi dalam pelaksanaanya memiliki banyak kesamaan
B. REKOMENDASI
Setelah penulisan makalah ini telah diselesaikan masih ada hal yang masih perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai perbandingan kepemimpinan pemerintahan antara Indonesia dan prancis.
DAFTAR PUSTAKA
Syafiie,Inu Kencana.2008.Perbandingan Pemerintahan.Penerbit:PT Refika Aditama
Ndraha,taliziduhu.1983.Metodologi Pemerintahan Indonesia.Penerbit:bina aksara Jakarta
Pamudji,s.1985.Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.penerbit:Bina Aksara Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
No comments:
Post a Comment
Simpan komentar anda di sini?