Tuesday, November 8, 2011

Studi Kebijakan Publik


1.1 Arti Penting Studi Kebijakan Politik
Saat ini kebijakan publik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembangcukup pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya sektor public. Kebijakan public merupakan cabang studi yang bersifat multidisiplin dan membutuhkan kontribusi-kontribusi ilmu dalam kenyataan sehari-hari.
Kebijakan publik walaupun berakar dari ilmu politik, bukanlah menjadi monopli ilmu politik semata. Namun demikian ilmu kebijakan public ini sedang berkembang dengan pesat sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman.
Sejalan dengan perkembangan ini, setidak-tidaknya ada tiga dasar signifikansi studi kebijakan publik. Pertama, kenyataan tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan beragam memerlukan suatu kajian berupa research and development sebelum kebijakan public ditetapkan.
Kedua, dibutuhkannya kemampuan yang mendalam bagi para pengambil kebijakan public (policy makers), analisis kebijakan publik (policy analysts) dan juga penasehat kebijakan public (policy advisers) mendorong arti penting studi dan pemahaman mengenai kebijakan public saat ini. Keterbatasan dan berbagai bentuk konstrain yang dihadapi pengambil keputusan (birokrat dan administrator public, misalnya. Seperti SDM dan juga keterbatasan waktu untuk mengkaji secara mendalam proposal kebijakan publik menghasilkan perlunya pemahaman kebijakan public dikuasai secara mendalam.
Yang terakhir, perkembangan global yang bermuara pada kempetisi dan implementasi model pasar yang berkembang pesat membutuhkan perlunya kebijakan public disusun secara strategic dalam rangka menghadapi berbagai persoalan yang melingkupi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

1.2   Mispersepsi Tentang Ilmu Kebijakan Publik
Mispersepsi mendasar dan sangat menyesatkan tentang ilmu kebijakan adalah bahwa ilmu kebijakan public ini merupakan bagian dari satu cabang ilmu tertentu. Misalanya adalah klaim bahwa kebijakan public itu merupakan ilmunya program administrasi Negara, atau program ilmu politik atau program ilmu politik atau program ilmu pemerintahan atau program-program studi lainnya.
Oleh karenanya dalam studi kebijakan publik juga sangat memungkinkan munculnya spesifikasi-spesifikasi khusus yang bisa secara mendalam mempelajari bidang tertentu.
1.3  Terminologi Publik
Publik menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia (1) Masyarakat Umum, (2) rakyat. Kata ini diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda. Konsep Publik management ialah yang mengilhami berkembang pesatnya disiplin ilmu “public sector management”
1.4  Defenisi Kebijakan Publik
Menurut Howlett dan Ramsesh “paradigm of policy is a merging of political and organitational perspective which based on political and management approaches. Public policy is then a set of interrelated decisions taken by a political actor group of actor concerning the selection of goals”
1.5  Kebijakan Publik dan Ilmu Politik
Ilmu politik pada tataran yang paling umum dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang Negara. Ilmu pemerintahan adalah bagian dari ilmu politik karena dinamika dan seluk beluk pemerintahan itulah yang menjadi focus ini.
1.6  Kebijakan Publik dan Ilmu Pemerintahan
Di Australia government studies telah lebih spesifik berkembang dengan menjelma pada kata-kata public sector management dimana ilmu ini merupakan sub bagian. Perkembangan global seperti inilah yang semestinya menurut reorientasi dan revisi misi dan visi jurusan Ilmu Pemerintahan di Indonesia yang lebih berkiblat kepada Ilmu Politik ketimbang Ilmu Manajemen pemerintahan dan kebijakan public.
1.7  Kebijakan Publik dan Administrasi Publik
Administrasi public merupakan kajian ilmu yang secara historis tidak bisa melepaskan diri dari ilmu politik. Administrasi publik, Ilmu Pemerintahan, dan Kajian Publik bersifat komplementer walaupun Ilmu administrasi public lebih memfokuskan diri pada bagaimana kebijakan umum diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kehidupan social politik. Ilmu Pemerintahan focus pada bagaimana kebijakan itu disusun, dan ilmu kebijakan public mengkaji secara integralistik bagaimana kebijakan itu dibuat, dilaksanakan, dievaluasi dan umpan balik yang timbul. Pembedaan ketiganya bersifat teoritik karena sebenarnya ketiga ilmu ini saling menyentuh pada bidang secara teoritik dikaji oleh ilmu tertentu.

1.8  Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan
Pemerintah mempunyai tiga fungsi pokok yaitu pelayanan public, administrasi, dan pembangunan. Pada fungsi yang ketiga, kebijakan Pembangunan merupakan sesuatu yang jelas-jelas sangat diperlukan. Oleh karena korelasi kebijakan public dengan studi pembangunan itu sangatlah erat. Sebuah tujuan dan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau disusun dengan desain dalam kerangka siklus kebijakan public yang benar, komprehensif, dan mendalam.
1.9  Kebijakan Publik Dan Ilmu-Ilmu lainnya.
Korelasi Ilmu kebijakan public dengan ilmu-ilmu lainnyaseperti ilmu lingkungan, ilmu perkotaan (planologi), ilmu kesejahteraan social dan sebagainya sangatlah erat. Ilmu kebijakan public membutuhkan masukan-masukan ilmu tersebut dalam rangka menghasilkan kebijakan public yang rasional, akseptabel dan dapat dilaksanakan.

KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
2.1 Aktor-aktor Yang terlibat dalam Kebijakan Publik
Secara umum sesungguhnya actor ini dapat dikategorikan dalam tiga domain utama, yaitu actor public, actor  privat, dan aktor masyarakat (civil society). Di Indonesia aktor ini dirinci sebagai berikut :
§         Aktor Publik meliputi aktor senior pada kementrian, cabinet, atau departemen-departemen ternetu dibawah kendali presiden.
§         Aktor Privat, beberapa kelompok seperti pressure and interest groups terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan public, konsultasi public, evaluasi dan juga umpan balik kebijakan public.
§         Aktor pada komunitas civil society meliputi banyak pihak baik bersifat asosiasional maupun tidak dimana banyak berkembang dikalangan masyarakat umum, mis : LSM.
2.2 Membangun Jejaring Kebijakan
            Bagi pihak pengambil kebijakan, tahapan setelah memahami aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah proses pembuatan kebijakan public maka tahapan krusial dan penting selanjutnya yang harus dipahami adalah membentuk jejaring kebijakan. Ada tiga alas an dasar kenapa jejaring kebijakan sangat penting dan perlu dipahami oleh pembuat kebijakan, Yakni :
1.      Adanya suatu kenyataan bahwa pihak  pengambil kebijakan saat ini bukanlah the only aktor yang menentukan sebuah kebijakan.
2.      Arti penting acktor-acktor lain yang memunculkan collective decision making menyebabkan jejaring yang semakin tinggi jika dimana dengan pembuatan keputusan yang didasari atas kepentingan dan kompromi bersama akan menyebabkan tingkat akseptabilitas public yang semakin  tinggi dan signifikan.
A.     Pendekatan Advokasi Enterprenerial
Pada pendekatan ini mempunyai basis pemikiran bahwa seseorang pembuat kebijakan public harus berusaha melakukan advokasi (upaya-upaya pendukungan) semaksimal mungkin agar proposal kebijakan public yang akan ditetapkan dapat diterima dan didukung secara  kuat.
B.        Pendekatan Pengembangan Kebijakan
Pendekatan ini mempunyai dasar pemikiran tentang arti penting mendesain, mengembangkan dan mengoprasionalkan proses pembuatan keputusan dalam ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan pengambil kebijakan public. Contoh praktis dari pendekatan ini telah banyak dilakukan dalam konteks kebijakan nasional dan daerah di Indonesia.              
C.        Pendekatan Negoisasi
Pendekatan ini memfokuskan diri pada pemikiran agar pengambil kebijakan public harus mampu berkomunikasi dan melakukan bargaining dengan aktor-aktor lain dalam proses pembuat keputusan.
Pada tataran praktis, kebijakan penyelesaian masalah lingkungan biasanya banyak menggunakan model ini. Kasus kali Tapak, Kasus pencemaran PT Kayu Lapis Indonesia (Semarang dan Kendal) merupakan salah satu contoh dari model ini.
Namun demikian ada kelemahan mendasar dari pendekatan negosiasi ini. Kelemahan tersebut adalah bahwa bisa saja negosiator-negosiator yang dikirim hanya berbuat untuk memenuhi kepentingan pribadinya daripada kepentingan-kepentingan public. Ini merupakan kenyataan yang sesungguhnya gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan secara konsisten.
D.        Pendekatan Deliberasi Publik
Pendekatan ini mendasarkan dan banyak dipangaruhi oleh teori-teori pembelajaran (social learning), Kepemimpinan (leadership) dan deliberasi public (public deliberasi). Berbeda dengan pendekatan pengembangan kebijakan public (yang berorientasi pada struktur tanggungjawab dan kewenangan), pendekatan deliberasi public ini meyakini dan menyarankan perlunya pelibatan public yang lebih luas yang tidak saja melibatkan struktur formal tetapi juga pihak-pihak diluar sktrukur formal tersebut.
E.         Pendekatan Komunikasi Strategis
Pendekatan ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa kemampuan persuasi, pemasaran dan komunikasi lainnya sangat penting dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Model pemasaran kebijakan public (mungkin mirip dengan konsep sosialisasi program) ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas public kepada masyarakat banyak.
2.2 Kelembagaan Dalam Kebijakan
            Aspek kelembagaan akan banyak menentukan dalam setiap siklus kebijakan  yang dimulai dari perencanaan sampai umpan balik. Ada beberapa alasan mengapa aspek kelembagaan penting yaitu :
-         Lembagalah yang pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah proposal kebijakan public akan terus dip rotes.
-         Karena kelembagaan bersifat kolektif dalam penentuan kebijakn public, pemahaman tentang aspek koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama antar lembaga dalam porses kebijakan public menjadi sangat penting.
-         Lembaga menentukan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk membuat atau menindaklanjuti persoalan-persoalan public.
2.3  Kebijakan Dalam Proses Politik
Sebagai bagian dari proses politik, tentunya kebijakan public akan berkaitan dengan isu-isu dan aktor-aktor politik. Isu-isu politik ini akan memasuki proses kebijakan politik melalui fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses merumuskan berbagai isu kebijakan yang berbeda yang kemudian disampaikan untuk menjadi agenda kebijakan.
2.4  Siklus Kebijakan
Siklus kebijakan sebenarnya tidak lebih sebagai suatu upaya untuk membuat proses dan ritme kebijakan dapat berjalan dengan baik. Siklus kebijakan dimulai dari identifikasi isu-isu, kemudian berporses melalaui analisis dan implementasi, terus kemudian evaluasi dari dampak-dampak kebijakan kemudian dilanjutkan dengan umpan balik kebijakan, dan seterusnya umpan balik ini kembali menjadi bagian dari identifikasi isu-isu tersebut.

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Konsep Teori Kepemimpinan


KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
DALAM KONSEP TEORI KEPEMIMPINAN

A.      Pengantar Teori Kepimpinan
Pencapaian tujuan suatu organisasi tidak dapat lepas dari peran seorang pemimpin dalam mengatur bawahannya. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu adalah bagaimana “menggunakan” orang lain secara efektif untuk dapat mencapai sasaran atau tujuan.
Kepemimpinan adalah suatu seni. Mengapa kepemimpinan itu dikatakan sebagai seni? Karena dalam kepemimpinan ada kreativitas (kemampuan mencipta) individu dalam mengatur orang lain. Walaupun kepemimpinan dapat diajarkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan formal tetapi tidak banyak pemimpin yang lahir karena sekolah saja. Kebanyakan pemimpin besar karena pengalaman dan penemuan dengan pribadinya sendiri dan orang lain dalam menggeluti tugasnya sehari-hari.Dalam pergulatannya sebagai pemimpin itulah, seorang pemimpin menemukan gayanya dalam memimpin (style of leadership).
Ada pemimpin yang memilih gaya dictator karena bawahannya banyak yang bandel. Ada yang lebih suka demokratis karena bawahannya sudah menyadari tujuan bersama dari organisasinya sehingga lebih mudah untuk mengarahkannya. Karena banyak terbentur dengan pengalaman itulah maka pemimpin akan semakin tahu gaya-gaya apa yang akan dia pakai dalam memimpin. Seorang ahli manajemen yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling bagus sebenarnya amat situasional artinya gaya kepemimpinan yang sifatnya tidak mutlak atau dapat diterapkan kapan saja. Maka pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah kapan sebaiknya menjadi pemimpin yang demokratis dan kapan menjadi sang diktator?

B.      Gaya Kepeminpinan Situsional (Situational Leadership)
Kepemimpinan Situasional adalah kepemimpinan yang didasarkan atas hubungan saling mempengaruhi antara;
1.      Tingkat bimbingan dan arahan yang diberikan pemimpin (prilaku tugas)
2.      Tingkat dukungan sosioemosional yang disajikan pemimpin (prilaku hubungan)
3.      Tingkat kesiapan yang diperlihatkan bawahan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau tujuan tertentu (kematangan bawahan).
Untuk lebih mengerti secara mendalam tentang Kepemimpinan Situasional, perlu bagi kita mempertemukan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kematangan Pengikut karena pada saat kita berusaha mempengaruhi orang lain, tugas kita adalah:
1.      Mendiagnosa tingkat kesiapan bawahan dalam tugas-tugas tertentu.
2.      Menunjukkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk situasi tersebut.
Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer ada hubungan yang jelas antara level kematangan orang-orang dan atau  kelompok dengan jenis sumber kuasa yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menimbulkan kepatuhan pada orang-orang tersebut. Kepemimpinan situational memAndang kematangan sebagai kemampuan dan kemauan orang-orang atau kelompok untuk memikul tanggungjawab mengarahkan perilaku mereka sendiri dalam situasi tertentu. Maka, perlu ditekankan kembali bahwa kematangan merupakan konsep yang berkaitan dengan tugas tertentu dan bergantung  pada hal-hal yang ingin dicapai pemimpin.
Tidak banyak orang yang lahir sebagai pemimpin. Pemimpin lebih banyak ada dan handal karena dilatihkan. Artinya untuk menjadi pemimpin yang baik haruslah mengalami trial and error dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Pemimpin tidak akan pernah ada tanpa bawahan dan bawahan juga tidak akan ada tanpa pemimpin. Kedua komponen dalam organisasi ini merupakan sinergi dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.
Paul Hersey dan Ken Blanchard telah mencoba melepar idenya tentang kepemimpinan situasional yang sangat praktis untuk diterapkan oleh pemimpin apa saja. Tentu masih banyak teori kepemimpinan lain yang baik untuk dipelajari. Dari Hersey dan Blanchard, orang tahu kalau untuk menjadi pemimpin tidaklah cukup hanya pintar dari segi kognitif saja tetapi lebih dari itu juga harus matang secara emosional. Pemimpin harus mengetahui atau mengenal bawahan, entah itu kematangan kecakapannya ataupun kemauan/kesediaannya.Dengan mengenal type bawahan (kematangan dan kesediaan) maka seorang pemimpin akan dapat memakai gaya kepemimpinan yang sesuai. Sayangnya jaman sekarang banyak pemimpin yang suka main kuasa saja tanpa mempedulikan bawahan. Kalaupun mempedulikan bawahan itupun karena ada motif tertentu seperti nepotisme

C.      Contoh Kepemimpinan MAHMOUD AHMADINEJAD (Presiden Iran)
Ahmadinejad merupakan pemimpin yang sangat sederhana dan sangat cerdas dalam mengkondisikan pemerintahannya. Pernah suatu ketika ia diwawancarai TV Fox (AS) soal kehidupan pribadinya. “Saat anda melihat di cermin setiap pagi, apa yang anda katakan pada diri anda?” Ia menjawab “Saya melihat orang di cermin itu dan mengatakan padanya: “Ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan, hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran”. Sungguh pemimpin yang sangat rendah hati.
Saat pertama kali menduduki kantor kepresidenan, Ia menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-mesjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan.
Mahmoud Ahmadinejad mengamati bahwa ada ruangan yang sangat besar untuk menerima dan menghormati tamu VIP, lalu ia memerintahkan untuk menutup ruang tersebut dan menanyakan pada protokoler untuk menggantinya dengan ruangan biasa dengan 2 kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresive.
Di banyak kesempatan Mahmoud Ahmadinejad bercengkerama dengan petugas kebersihan di sekitar rumah dan kantor kepresidenannya.
Di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad, saat ia meminta menteri-menterinya untuk datang kepadanya dan menteri-menteri tersebut akan menerima sebuah dokumen yang ditandatangani yang berisikan arahan-arahan darinya, arahan tersebut terutama sekali menekankan para menteri-menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menteri-menteri tersebut berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan kepala tegak.
Hal lain yang diubahnya adalah kebijakan tentang Pesawat Terbang Kepresidenan, Mahmoud Ahmadinejad mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat sedangkan untuk dirinya, ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi.
Mahmoud Ahmadinejad kerap mengadakan rapat dengan menteri-menterinya untuk mendapatkan info tentang kegiatan dan efisiensi yang sudah dilakukan, dan ia memotong protokoler istana sehingga menteri-menterinya dapat masuk langsung ke ruangannya tanpa ada hambatan. Ia juga menghentikan kebiasaan upacara seperti karpet merah, sesi foto, atau publikasi pribadi, atau hal-hal seperti itu saat mengunjungi berbagai tempat di negaranya.
Saat harus menginap di hotel, Mahmoud Ahmadinejad meminta diberikan kamar tanpa tempat tidur yg tidak terlalu besar karena Mahmoud Ahmadinejad tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralaskan karpet dan selimut. Apakah perilaku tersebut merendahkan posisi presiden? Seorang Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, tidur di ruang tamu rumahnya sesudah lepas dari pengawal-pengawalnya yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi.
Andai saja Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin seperti beliau, tidak hanya Presiden, tapi juga semua perangkat pemerintahan, maka Indonesia pasti sudah menjadi negara yang maju. Mari kita berharap agar pemimpin kita bisa belajar dari beliau.

                                                                                                     Penulis :
                                                                                              Wahyudin Anwar
                                                                                     Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
                                                                                                       Unhas


Wednesday, September 28, 2011

Ruang Lingkup Administrasi


Ruang Lingkup Admiunistrasi
1. Administrasi Sebagai Ilmu dan Seni
            Administrasi sebagai ilmu pengetahuan (science) baru berkembang sejak akhir abad ke XIX, tetapi administrasi sebagai suatu seni (art0 atau administrasi dalam praktek timbul bersamaan dengan timbulnya peradaman manusia.
            Sebagai Imu Pengetahuan Administrasi merupakan :
  1. Fenomena masyarakat yang baru, karena timbul sebagai cabang ilmu-ilmu social
  2. Membawa prinsip-prinsip universal
  3. Kelompok apllied science, karena pemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-daliulnya diterapkan untuk meningkatkan mutu berbagai kehidupan bangsa dan Negara.
Sedangkan adminisrasi sebagaiu Seni (art) atau praktek, merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus-menerus, agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memegang peranan yang diharapkan.
2. Pengertian Administrasi /Manajemen
            Mempelajari suatu istilah sebagainya terlebih dahulu menemukan akar kata dari istilah itu. Secara etimologis administrasi berasal dari dalam bahasa inggis  ”Administration”  merupakan bentuk adjective dari kata ”administer”. Menurut The Liang Gie  91992:9), kata “ administer” berasal dari kata Latin : ad + minstrare yang artinya to serve, dalam bahasa Indonesia ‘melayani, membantu, menunjang, atau
memenuhi.” Kemudian kata “administer” dalam bahasa inggris  itu diartikan sabagai to manage, to conduct, to direct. To manage artinya mengurus, megatur, meleksanakan, mengelola. To conduct artinya memimpin , mengadakan. To direct artinya menunjukkan, mengatur.
            Dari penjelasan tentang istilah administrasi dapat disiumpulkan bahwa kata “administrasi” bukan lahir pada abad modern, tetapi sudah dipergunakan pada zaman sebelum masehi. Demikian pula Silalahi (1992;3) menyatakjan bahwa di zaman Romawi, eorang administrator adalah seorang yang mendapat kepercayaan untuk meleksanakan tugas dari seorang pemilik harta kekayaan untuk mengurus semua harta kekayaan berikut personil dalam suatu organisasai.

3. Sejarah masuknya Ilmu administrasi di Indonesia
            Dalam masa penjajahan belanda, kepada masyarakat Indonesia deperkenalkan istilah “administratie” dengan ejaan sesuai dengan ejaan Bahasa Belanda yang mempunyai arti “setiap penyususn keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu iktisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Istilah “administasi” ininlah yang mulai deperkenalkan pada masyarakat Indonesia sebagai “tata usaha” atau dikenal dalam bahasa Inggris clerical work atau paper work dalam arti sempit. Pemehaman ini jauh berbeda dengan konsep adminisrasi dalam arti luas yaitu pengurusan atau penetaan yang kembangkan oleh fayol di Perancis semenjak akhir abad ke-19, sampai yang dikembangkan oleh para pakar pada dewasa ini.
4. Perbedaan Arti Administrasi dan Manajemen menururt pendapat para ahli
Pakar
Administrasi
Manajemen
Dalton E. Mc Farland
Ditunjukkan terhadap penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaanya
Ditunjukkan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan.
Ordway Tead
Suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan.
Badan secara langsung memberikan petunjuk, bimbingan untuk merealisasikan atau melaksanakan tujuan.

4. Defenisi dan Hakekat Administrasi
            Cara mengkaji makna beberapa definisi administrasi seperti yang dirumuskan oleh beberapa pakar seperti Ordway Tead (1953), J.E. Walters (1959), Leornad D. White (1957), Silalahi (1992), Herbert simon (1956), SP Siagian (1980), Stephen Robbins (1983), dapat disimpulkan bahwa jika ada sekelompok orang bekerjasama melakukan suati kegiatan substatife untuk mencapai suatu tujuan, maka terhadap orang-orang yang bekerja sama itu prlu dilakukan penataan yang disebut sebagai administrasi. Definisi tersebut tidak dapat menyebutkan secara khusus tentang kelompok pap dan dimana terjadinya administrasi, hal ini mempunyai makna bahwa administrasi mempunyai makna administrasi mempunyai “pengertian luas” dapat terjadi dimana saja dan kelompok manusia yang dimaksud itu tidak terbatas pada kelompok yang tergabung dalam organisasi formal.
            Setelah memahami beberapa definisi dan pengertian administrasi, makna pada hakekatnya administrasi memiliki tiga faktor atau cirri khas terjadinya poses administrasi yaitu sekelompom manusia, kerja sama, dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan ketiga cirri tersebut maka pokok pikiran dapat diilustrasikan sebagai berikut:


Tiga Faktor

Secara hakiki mereka sengaja berkelompok karena ada kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Hakikat kerja sama yang dimaksud adalah usaha dua orang manusia atau lebih yang berdasarkan kepentingan atau kemauan bersama ingin mencapai sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu apapun menciptakan sesuatu.
Hakikat tujuan, adanya sesuatu kebutuhan, dapat berupa kebutuhan material, financial, ataupun bercorak rokhaniah, yang diupayakan dengan kegiatan-kegiatan nyata agar dapat terpenuhinya tersebut
            Dengan adanya ke tiga faktor tesebut di atas, timbul proses penataan terhadap kegiatan nyata untu mencapai tujuan yang disebut Administrasi.
5. Kriteria/Krateristik Pokok Administrasi
a.      Rasionalitas
Segala aspek dalam hendaknya dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan pertimbangan emosional dan tidak berdasarkan perimbangan subjektif.
b.      Efektifitas
Efektifitas mempunyai arit mencapa hasil sesuai dengan yang diinginkan atau yang diencanakan. Dengan dilakukannya kerjasama bermaksud agar tujuan dapattercapai sepeti yang diinginkan atau seperti yang direncanakan, manakalah jika dikerjakan oleh seorang diri tujuasn tidak akan tercapai.
c.       Efisiensi
Efisiensi dapat dijelaskan sebagai penggunaan bahan dan biaya seminimal mungkin dengan dapat mencapai hasil yang maksimal, atau jika berbentuk upaya dengan pengorbanan yang sekecil mungkin dapat mencapai hasil yang sebesar mungkin.
6. Prinsip-prinsip umum dari pada Administrasi
            Fayol meletakkan sejumlah prinsip-prinsip umum dari pada administrai yang dipergunakan sebagai suatu rangka dalam membuat bukunya, dimana ia membagi prinsip-prinsip administrasi menjadi 14 bagian yaitu :
  1. pembagian kerja (division of work)
  2. kewenangan dan tanggung jawab (authority and rensponsibility)
  3. disiplin (discipline)
  4. kesatuan perintah (unity of command)
  5. kesatuan arah/tujuan (unity of direction)
  6. mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan individu (suborganization of individual to general interest)
  7. penggajian (remuneration)
  8. sentralisasi (centralisasion)
  9. skala hirarki (scalar chain)
  10. tata tertib (order)
  11. keadilan (equity)
  12. stabilitas dari pada jabatan (stability of tenure)
  13. Prakarsa (intiative)
  14. solidaritas antar sesama kawan sekerja (espirit de corps)
Dalam membicarakan prinsip-prinsip ini, Fayol memberikan saran bahwa setiap kelakuan dalam administrasi tidak perlu ada atau absolut.  Menurut Fayol prinsip-prinsip administrasi adalah luwes,dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, yaitu kebutuhan adanya “intelegensi, pengelaman, keputusan,dan keseimbangan”.  

Organisasi (Organization)
A. Definisi Organisasi
            Pengorganisasian (organizing) merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tjuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik intern maupun eksteren. Dimana dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian.
            James D. Mooney mengatakan, “Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama” sedang Chester I. Barnard memberikan pengertian bahwa organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
            Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :
  1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
  2. organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
                              Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi :
1.      Adanya tujuan bersama
2.      Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3.      Adanya pembagian tugas
4.      Adanya kehendak untuk bekerjasama

B. Bentuk-Bentuk Organisasi
            Bagan organisasi memperlihatkan tentang susunan fungsi-fungsi dan departementasi yang menunjukkan hubungan kerjasama.
            Bagan ini menggambarkan lima aspek utama struktur organisasi, yaitu :
1.      Pembagian kerja
2.      Rantai perintah
3.      Tipe pekerjaan yang dilaksanakan
4.      Pengelompokan segmen-segmen pekerjaan
5.      Tingkatan manajemen
Bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas :
  1. Organisasi Garis
Merupakan bentuk organisasi tertua dan palin sederhana, diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-cirinya yaitu organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi.
Kebaikannya :
  1. Kesatuan komondo terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan.
  2. Garis komando berjalan secara tegas, karena pimpinan berhubungan langsung dengan bawahan.
  3. Proses pengambilan keputusan cepat
Kelemahannya :
  1. Seluruh organisasi tergantung pada satu orang saja, apabila dia tidak mampu melaksanakan tugas maka seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
  2. Adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
  3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas.
  1. Organisasi Garis dan Staf
Dianut oleh oraginisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dan  jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yany tugasnya memberi nasehat dan saran dalam bidang kepada pemimpin dalam organisasi.
Kebaikannya :
    1. Dapat digunakan dalam organisasi yang besar maupun yang kecil, serta apapun tujuan perusahan.
    2. Terdapat pembagian tugas antara pimpinan dengan pelaksanan sebagai akibat adanya staf ahli.
    3. Prinsip penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat pula.
    4. Pengambilan keputusan dapat cepat walaupun banyak orang yang diajak berkonsltasi, karena pimpinan masih dalam satu tangan.
            Keburukannya :
a.       Rasa solidaritas menjadi berkurang, karena karyawan menjadi tidak saling mengenal
b.      Perintah-perintahmenjadi kabur dengan nasehat dari stef, karena atasan dengan senang staf dapat terjadu adanya perintah sendiri-sendiri padahal kewenangan berbeda.
c.       Kesatuan komando berkurang.
d.      Koordinasi kurang baik pada tingkat staf dapat mengakibatkan adanya hambatan pelaksanaan tugas.

3. Organisasi Fungsional
Organisasi yang disusun atas dasar fungsi harus dilaksanakan. Organisasi ini di pakai pada perusahan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas.
Kebaikan:
a. Pembidangan tugas menjadi lebih jelas.
b. Spesialisasi karyawan lebih efektif dijalankan dan dikembangkan.
c. Solidaritas kerja, semangat kerjakaryawan tinggi.

Ekologi Pemerintahan


Ekologi Pemerintahan
Penjelasan umum :
Ekologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang artinya rumah atau tempat tinggal, atau dengan kata lain lingkungan tempat organisme-organisme tinggal. Sedangkan “Logos” yang artinya ilmu. Pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel dari Jerman pada tahun 1896. Secara harfiah ekologi adalah ilmu tentang mahkluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga mahluk hidup.
  Perbedaan Ekologi dan Lingkungan yaitu :
-          Persoalan Lingkungan = “pemikiran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi diubah menjadi udara dan air yang segar, dan sehat untuk kepentingan sendiri.
-          Persoalan Ekologi = “pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya pencemaran terhadap sumber air minum, mencegah perubahan iklim terhadap produksi dan perubahan habitat.

  Pengertian Ekologi menurut para ahli :
1.      Fuad Amsyari
Ekologi yaitu sesuatu ilmu yang mempelahari hubungan antara satu organism dengan yang lainnyadan antara organisme-organisme tersebut dengan lingkungannya.
2.      H. Sitanggang
Ekologi yaitu ilmu yang memoelajari saling hubungan antara lingkungan dengan faktor-faktor lingkungan sendiri dan saling hubungan antara unsure sesuatu faktor dengan sesamanya serta saling hubungan dengan lingkungan.
3.      Miller
Ekologi yaitu ilmu mengenai hubungan timbal balik antara organisme dan sesamanya serta dengan lingkungan tempat tinggalnya.
4.      Prajudi Atmosudirjo
Ekologi yaitu tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbale balik) antara satu organisme dengan linkungan sekelilingnya.
5.      Odum
Ekologi yaitu suatu studi yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem.
6.      Kendeiihgh
Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan yang lainnya.
Ekologi berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan (peradaban) manusia, seorang yang belajar ekologi sebenarnya bertanya tentang berbagai hal berikut : bagaimana alam bekerja, bagaimana proses adaptasi dapat berlangsung, apa yang diperlukan oelh organisme dan apa pula yang dihasilkannya, bagaimana mereka berinteraksi dengan spesies lainnya, dan bagaimana individu-individu dalam spesies diatur sebagai populasi serta bagaimana pula eksotisme yang dimuculkan.
    Komponen-komponen yang ada di dalam lingkungan hidup meliputi komponen abiotik dan biotik yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Suatu ekosistem akan menjamin keberlangsungan kehidupan apabila lingkungan itu dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme. Maka keberadaan komponen-komponen tersebut ada yang senatiasa tersedia dan ada yang terbatas. Seperti populasi beberapa jenis flora ataupun fauna (biotik) yang akhir-akhir ini punah dan sinar udara (abiotik) yang senantiasa tersedia.
ü  Pengertian Ekologi Pemerintahan
Yaitu suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara maupun antar pemerintah, vertikal-horisontal, dan dengan masyarakatnya.
ü  Fungsi-fungsi Ekositem :
1.      Pengedar (media), energi terutama bagi unsur-unsur abiotik
2.      Penghasil energi utama
3.      Pengguna energi utama
4.      Penghancur energi utama
ü  Bentuk-bentuk Ekosistem
1.      Ekosistem Alamiah
Yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami oleh alam dan belum terjamah oleh yangan manusia. Contohnya lautan, hutan, dan sungai.
2.      Ekosistem Buatan
Yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kehidupan berbagai organisme. Contohnya danau buatan.
ü  Pola-pola Hubungan Antar Organisme :
a.      Hubungan yang bersifat netral
Yaitu pengaruh suatu organism yang selalu sama terhadap organisme dari spesies lain.
b.      Hubungan yang bersifat kompetitif
Yaitu hubungan yang saling memperebutkan untuk masing-masing organisme.
c.       Hubungan Mutualisme
Yaitu hubungan dimana organisme yang satu membutuhkan organisme yang lain dalam perkembangannya.
·         Dimensi Pemerintahan
Dimensi pemerintahan ini dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme.
-          Asumsi teori ini menyatakan bahwa Negara atau pemerintahan itu adalah kodrat danmerupakan satu organism yang mempunyai kehidupan tersendiri.
-          Dalam bukunya “politics” Aristoteles menyatakan bahwa Negara adalah satu masyarakat paguyuban (perkumpulan) yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban lainnya.
-          “Dimana Negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang      terdapat pada mahluk hidup”.
-          Tingkatan paguyuban menurut Aristoteles yaitu :
1.      Keluarga
2.      Kehidupan bermasyarakat secara berkelompok
3.      Kehidupan bernegara
·         Perbedaan manusia dengan mahluk hidup lainnya dalam kehidupan bernegara menurut Aristoteles :
1.  Dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hidup berkelompok, adanya pimpinan, adanya tatanan juga dapat dijumpai dalam dunia hewan (semut, lebah).
2. Yang tidak terdapat pada kehidupan hewan adalah tujuan kebahagiaan, kesusilaan, seperti dalam kehidupan manusia bernegara.
3  Kehidupan bernegara sebagai kehidupan berkelompok yang secra bersama-sama berusaha mencapai tujuan.
·         Penyesuaian dalam dimensi pemerintahan :
1.      Peneysuaian kedaulatan dengan pencapaian tujuan dalam kehidupan bernagara.
2.      Penyesuaian dengan lingkunagannya, baik factor lingkungan eksternal dan internal.
               Disamping penyesuaian kedaulatan tersebut harus ada keseimbangan diantaranya :
a.       Kelompok masyarakat dengan kelompok lain.
b.      Kehidupan kelompok dengan kehidupan pereorangan (individu)
c.       Hubungan antara individu dengan individu lainnya.
d.      Hubungan antara warga dengan sumber daya dan kekayaan alam yang tersedia.
e.       Hubungan warga Negara perseorangan dan secara bersama dengan lingkungan social, budaya, dan lingkungan alam semesta.
*      Menurut Fuad Amsyari, lingkungan dapat dibedakan atas tiga kategaori yaitu :
1.      Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu yang  berbentu benda mati.
2.      Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang berupa organisme hidup selain manusia.
3.      Lingkungan sosial yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitarnya, seperti tetangga dan teman.
*      Fuad Amsyari juga menegaskan bahwa salah satu studi ekologi yang sangat penting dalam rangka mempelajari ekologi pemerintahan adalah ekologi manusia. Dimana pengertian dari ekologi manusia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara seksama adanya proses saling mempengaruhi antara manusia dan manusia dengan lingkungannya.
v  Prinsip-prinsip dan asas-asas dasar ekologi
            Pendekatan ekologi adalah masalah yang sangat pntingdemi eksistensinya manusia dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu.
  Secara umum Fuad amsyari menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekologi ada 4 yaitu :
1.      Prinsip bahwa setiap masalah hidup itu dapat menimbulkan suatu stimulus negatif yang secara langsung atau tidak menghancurkan eksistensi manusia.
2.      Prinsip perlu adanya tindak adaptasi yang menyeluruh yang mengarah kepada suatu perbaikan ekosistem, agar menjadi lebih stabil dan harmonis,bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk masa mendatang.
3.      Prinsip apabila tindak adaptasi yang dilakukan mnusia itu merupakan suatu stimulus negatif baru bagi organisme lain (binatang dan tumbuhan), maka segala usaha itu harus lebih mendahulukan kepentingan populasi manusiannya dari pada kepentingan populasi lainnya.
4.      Prisip tindak adaptasi apapu yang akan dikerjakan harus berorientasi pada pemikiran untuk kemanfaatannya.
v  Menurut Prof. F.W. Riggs menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan :
1.      Keadaan penduduk
2.      Struktur sosial
3.      Sistem ekonomi
4.      Ideologi Negara
5.      Sistem politik
v  Sedangkan menurut Farrel Weady yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan yaitu :
1.      Keadaan penduduk
2.      Wilayah
3.      Teknologi
4.      Cita-cita dan harapan
5.      Kepribadian
v  Lingkungan Pemerintahan
I.                   Lingkungan Fisik Pemerintahan
Yaitu lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai salah satu factor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Dalam kaitan ini dipelajari bagaimana manusia di daerah panas dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan fisik menahan terik matahari. Sebaliknya bagaimana yang tinggal di daerah kutub menahan dinginya cuaca. Ilustrasinya seperti kemampuan orang Aborigin bertahan hidup dengan menetralisir pengaruh panas di sekitar kulitnya dan bagaiman peredaran darah orang-orang Eskimo menambah metabolisme di sekitar kulit menetralisir pengaruh dingin. Dengan pengetahuan lingkungan fisik inilah dapt dijelaskan perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan manusia, serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungannya.
      Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu : Letak geografis, Kesuburan dan Kekayaan Alam, dan Penduduk (manusia sebagai lingkungan fisik).

1.      Lingkungan Geografis
Lingkungan ini dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Penyesuaian dengan lingkunagan geografis antara lain member pengaruh terhadap :
-          Bentuk tubuh dan sifat-sifat fisik tubuh
-          Cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok
-          Penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni
-          Cara berfikir dan cara mempertahankan diri
Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat dibagi menjadi 7 aspek yaitu :
a.       Letak Negara Dalam Rotasi Bola Bumi, perbedaan letak Negara ini mengakibatkan adanya perbedaan musim. Negara yang memiliki 4 musim akan berbeda dengan Negara yang memiliki 2 musim dala cara mengatur kehidupan bernegaranya.
Contoh: Negara yang produksi bahan makanannya dilakukan pada musim panas, harus berfikir tentang persediaan bahan makanan dan bahan pemanas sebelum musim dingin tiba.
b.      Bentuk Daratan, Negara yang berada di dataran tinggi (bergunung-gunung) akan berbeda dengan Negara yang berada di dataran rendah yang landai, dalam hal : pengembangan konstruksi, transportasi, seni, dan budaya. Begitu pula dengan Negara dengan daratan yang bersifat benua akan berbeda dengan Negara yang berbentuk kepulauan dalam hal pengaturan masalah angkutan dan transportasi.
c.       Bentuk Air, Bentuk permukaan air (bodies of water) akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat di suatu Negara, seperti Negara yang dialiri sungai-sungai besar yang landai akan berbeda pembangunannya dengan Negara yang hanya memiliki sungai-sungai kecil dengan aliran air yang deras serta daratan yang berbukit-bukit.
d.      Kesuburan Tanah dan Mineral, Negara dengan lahan subur untuk persawahan akan berbeda pengurusannya dengan Negara yang memiliki lahan hanya untuk perkebunan tanaman keras. Perbedaan tersebut berdampak pada cara penataan pemukiman, pengembangan teknologi, dan prasarana. Demikian juga halnya dengan perbedaan sumber-sumber mineral yang dimiliki akan berpengaruh terhadap perbedaan jenis industri dan kerajinan.
e.       Iklim, iklim dapat menentukan jenis tanaman dan hewan yang dapat dikembangkan untuk pertanian dan peternakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mangkibatkan perbadaan sifat dan watak penduduk, corak perekonomian serta sikap dan perilaku pemerintahnya. Demikian juga dengan jaringan dengan Negara-negara lain dalam bidang ekspor/impor hasil produksi.
f.       Bentuk-Bentuk Fisik Perbatasan Negara, sifat fisik perbatasan Negara memebri pengaruh terhadap sikap dan perilaku pemerintahannya, terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara tetangga.
Perbatasan fisik Negara dapat dibedakan atas 5 bentuk yaitu :
-                Perbatasan Negara dalam bentuk gunung
-                Perbatasan Negara dalam bentuk gurun
-                Perbatasan Negara dalam bentuk sungai
-                Perbatasan Negara dalam bentuk lautan
-                Perbatasan Negara dalam bentuk daratan
g.      Besar Kecilnya Wilayah Negara, hal ini memberi pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan pemerintahan suatu Negara.
Ä  Pengaruh positifnya terhadap besarnya wilayah Negara :
- Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari luar.
 - Negara yang besar pula akan lebih mudah menggerakkan penduduknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
Ä  Pengaruh negatifnya terhadap besarnya wilayah Negara :
- Lebih mudah mengalami pertentangan internal yang sering memakan korban jiwa dan materi.


ü  Pengaruh positif/negatif terhadap kecilnya wilayah Negara :
-          Mudah membina kesatuan internal, tanpa terlalu banyak mempersoalkan perbadaan agama, ras dan bahasa sebagai potensi konflik.
-          Dengan wilayah yang kecil, biaya yang diperluakan untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan pertahanan relative tidak besar.
2.      Sumber Daya Dan Kekayaan Alam
Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam . hubungan ini berjalan secara terus menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai macam penyesuaian. Sungai dan lautan yang pada awalnya belum optimal dimanfaatkan oleh manusia, justru saat ini setelah mengalami proses penyesuaian, telah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Di samping sebagai sarana perhubungan dan transportasi, juga sebagai sumber bahan makanan, seperti ikan dan tumbuhan air.
a.      Sumber Daya Alam
Sumber daya alam ialah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energy untuk kepentingan hidup manusia. Melalui proses penyesuaian, berbagai potensi seperti : air, tenaga gerak udara, tenaga panas bumi, sinar matahari, tinggi rendahnya permukaan daratan dapat disesuaikan dengan kepentingan hidup manusia. Lingkungan yang berbeda telah menimbulkan perbedaan cara-cara penyesuaian manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan perbedaan ini pula yang mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antar manusia dan antar bangsa. Sumber daya alam antara lain seperti kesuburan tanah, keadaan iklim, musim, air dan lain-lain, akan mempengaruhi kehidupan manusia disekitarnya. Karena perbedaan tersebut dan perbedaan kemampuan manusia, maka ada Negara yang berkembang sebagai Negara pertanian dan pusat perdagangan.
b.      Kekayaan Alam
Kekayaan alam pada dasarnya juga merupakan sumber daya alam. Namun secra spesifik kekayaan alam diberi pengertian yaitu berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material dalam kandungan bumi, baik yang berupa cair, maupunbenda padat yang dapat member manfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya terhadap perubahan peradaban, cara dan sikap hidup suatu bangsa serta perilaku pemerintahan dan pola hubungan antar bangsa.
3.      Penduduk
a.      Penduduk Sebagai Lingkungan Fisik
Manusia sebagai factor lingkungan fisik (factor bilogis) harus selalu melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai factor bilogis berbeda dengan factor biologis lainnya (tumbuhan dan hewan). Tumbuhan dan hewan dalam proses regenerasi, perkembangan, penyebaran dan persaingan hidup diantara sesamanya lebih bersifat individual. Sedangkan manusia dalam proses seperti itu selalu dalam hubungan yang bersifat kelompok.
b.      Penduduk Sebagai Faktor Ekonomi
Dalam ilmu ekonomi, manusia disebut sebagai salah satu factor produksi (Faktor Tenaga Kerja), kemampuan manusia dalam kehidupannya berkelompok sebagai satu bangsa (Negara) adalah yang menetukan dapat tidaknya suatu bangsa itu memenuhi kebutuhannya. Bila penduduk dapat digerakkan sebagai factor ekonomi mengolah sumber-sumber dan kekeyaan alam, maka kehidupan mereka akan lebih sejahtera dan akan dapat bertahan dalam proses persaingan dengan bangsa atau Negara lain.
c.       Jumlah Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan
Bila penduduk tidak dapat digerakkan sebagai factor ekonomi, maka penduduk tidak menjadi pendorong bagi keseimbangan melainkan menjadi beban yang akan merusak keseimbangan dengan lingkungan. Idealnya jumlah penduduk tidak boleh bergerak bebas untuk selalu bertambah, tetapi harus dibatasi oleh keseimbangan daya dukung foktor-faktor lingkungan. Pada beberapa abad yang lalu pada waku manusia hidup berburu dan berpindah-pindah, jumlah penduduk tidak berkembang dengan cepat, tingkat kelahiran dan kematian hampir selalu seimbang. Hal ini berbeda setelah manusia memasuki cara hidup  pertanisan dan peternakan dengan hidup bermukim tetap, pertumbuahan penduduk berkembang dengan cepat.
d.      Pengendalian Pertambahan Penduduk
Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan akan menimbulkan kemelaratan dan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian tingkat kelahiran di samping upaya pengembangan faktor-faktor daya yang tersedia. Misalnya di Indonesia pengendalian penduduk mendapat prioritas utama dari pemerintah melalui program keluarga berencana (KB).

v